Apakah kapal asing boleh melintas pada laut teritorial?

PP No 37 Tahun 2002 memuat cukup banyak ketentuan tentang Lintas Alur Laut Kepulauan. Redaksi meringkasnya menjadi 17 kewajiban bagi kapal asing sewaktu melintas di ALKI Lintas Alur Laut Kepulauan. 1.

Di wilayah zona laut Teritorial Apakah kapal asing boleh berlayar melintasi laut wilayah Indonesia?

“Semua kapal asing dapat melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia ke bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki perairan pedalaman untuk keperluan melintas dari laut

Ketentuan apa saja dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982?

Isi Konvensi PBB 1982 Negara pesisir (negara yang memiliki pantai) menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau.

Jelaskan apa saja kegagalan Konvensi Jenewa 1958?

Salah satu kegagalan utama dari Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 adalah tidak dapat menetapkan lebar laut wilayah karena adanya perbedaan pendapat yang besar antara negara-negara maritim dan negara-negara non- maritim. Kegagalan ini menyebabkan diadakannya Konferensi Hukum Laut II tahun 1960.

Apakah kapal asing harus minta izin kalau mau masuk laut teritorial?

Hal ini diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut alias UNCLOS pada Bab 2 Seksi 3. Di sana dijelaskan bahwa semua kapal negara manapun berhak menikmati lintas damai di laut territorial suatu negara. Di zona tambahan atau ZEE kapal asing boleh melintas dan tanpa harus meminta izin.

Apakah negara asing boleh memasang pipa dan melintasi laut Indonesia?

Kewajiban negara pantai kepada negara – negara lain diatur dalam Pasal 58 ayat 1 di mana negara lain harus dapat menikmati: kebebasan pelayaran. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa saluran bawah laut pada dasar lautnya. kebebasan atas penggunaan laut lainnya yang sah berdasarkan hukum internasional.

Apakah hak lintas damai dapat ditangguhkan?

1. baik hak lintas transit maupun hak lintas damai harus dijamin keberlakuannya oleh negara pantai dan tidak dapat ditangguhkan.

Apa yg dimaksud wilayah laut teritorial?

Yang dimaksud dengan “perairan kepulauan” adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. Yang dimaksud dengan“ laut teritorial ” adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

1 Apa yang dimaksud dengan innocent Passages?

Ayat 5, menegaskan bahwa: – Kapal-kapal nelayan (penangkap ikan) juga mempunyai hak lintas dalam laut wilayah negara lain. – Kapal-kapal nelayan dalam melakukan lintas damai harus menaati peraturan negara pantai yang dimaksudkan untuk melarang kapal-kapal nelayan asing melakukan penangkapan ikan di laut wilayahnya.

Tahun 1982 melahirkan beberapa zonasi dalam pengaturan hukum laut sebutkan apa saja?

Sebutkan pengaturan hukum laut yang dikeluarkan oleh UNCLOS pada tahun 1982?

• Laut Teritorial merupakan bagian wilayah negara: 12 mil- laut.
• Zona Tambahan ialah negara mempunyai yurisdiksi tersendiri secara khusus: 24 mil- laut.
• Zona Ekonomi Eksklusif: 200 mil- laut.

Hal hal apa saja yang diatur dalam Hukum laut Internasional?

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak

Apa yang dimaksud dengan laut teritorial Menurut Unclos 1982?

atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan Hukum Internasional hal ini tercantum dalam pasal 2 UNCLOS 1982. Sedangkan pengertian laut teritorial jika mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia

Apa isi dari Deklarasi Juanda?

Deklarasi Djuanda dicetuskan pada 13 Desember 1957. Isinya berupa pemberitahuan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apa saja yang dihasilkan dalam Konferensi hukum laut Jenewa 1958?

Menghasilkan empat buah konvensi mengenai hukum laut publik, sebuah protokol fakultatif mengenai penyelesaian pertikaian dan sebuah resolusi. Konvensi ini mengatur asas, pengertian laut teritorial, dan mengenai penarikan garis pangkal.

1 Apa yang berlaku rezim hukum laut di Indonesia saat ini?

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982.