Mengapa Perumusan Kebijakan Sangat Penting Dalam Pembuatan Kebijakan?

Mengapa Perumusan Kebijakan Sangat Penting Dalam Pembuatan Kebijakan
Senin, 03 November 2014 – 13:35 WIB Mengapa Perumusan Kebijakan Sangat Penting Dalam Pembuatan Kebijakan Membuat Kebijakan Publik yang Baik dan Berguna A A A PROSES pengambilan kebijakan sangat penting dalam tahapan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ada banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan.

Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para ahli terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki.

Ada tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yaitu teori rasional komprehensif yang mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai.

  1. Teori incremental yang tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan.
  2. Dan, teori mixed scanning yang menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori incremental.
  3. Etiga teori ini tertera dalam buku karya Profesor James E Anderson, berjudul Public Policy Making.

Selain itu, Anderson juga mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan. Pertama nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan, maupun ideologi. Kedua afiliasi partai politik; ketiga kepentingan konstituen; keempat opini masyarakat; kelima penghormatan terhadap pihak lain; dan keenam adalah aturan kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya, selain aspekaspek yang sudah disebutkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan. Para politisi harus mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan para ilmuwan juga harus mengetahui tentang kebijakan. Sehingga, terjadi persamaan persepsi di dalam komunitas yang mana kebijakan yang dihasilkan dapat dijalankan.

You might be interested:  Mengapa Ban Dapat Mengembang?

Tidak ada hal yang bersifat publik. Ada banyak ragam dari perbedaan publik yang dapat menghasilkan, membentuk situasi atau dapat dibentuk dari isu-isu berbeda. Untuk analisa yang mendalam dan bijaksana harus melihat ke publik yang mana? kapan? Itu berarti bahwa tidak ada rumusan yang sederhana untuk suatu keterlibatan.

Mengapa diperlukan analisis perumusan kebijakan?

Alasan yang mendasari diperlukannya analisis kebijakan yaitu untuk mengetahui segala bentuk kelayakan dan pembiayaan dari kebijakan yang diambil yang dianalisis melalui proses ilmiah dengan pendekatan saintifik.

Apa yang dimaksud dengan perumusan kebijakan dalam proses kebijakan?

Modul Proses Pengambilan Kebijakan – Periode pelatihan: 1-29 November 2015 Shita Dewi dan Laksono Trisnantoro Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. PENGANTAR Latihan tentang pengambil kebijakan ini dimulai dengan pemahaman mengenai Proses Pengambilan Kebijakan. Mengapa? Dalam hal ini para peserta perlu untuk meyakini dirinya sendiri bahwa proses pembelajaran ini akan masuk ke kenyataan yaitu mempelajari ilmu kebijakan yang berasal bukan dari disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. TUJUAN Memberi gambaran mengenai konsep terkait proses pengambilan kebijakan MATERI Proses kebijakan adalah proses yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini kita khususnya membahas kebijakan publik, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan public. Proses kebijakan melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain: para politisi, berbagai institusi pemerintah, para pengambil keputusan, kelompok kepentingan dan pihak-pihak lain.

  1. Untuk memahami proses kebijakan, kita perlu memahami berbagai konsep dasar terkait proses kebijakan, penentuan agenda kebijakan dan perumusan kebijakan.1.
  2. Berbagai Model Proses Kebijakan Terdapat berbagai macam model proses kebijakan.
  3. Pada kesempatan ini, kita akan membahas hanya tiga model.
  4. Pertama, model rasional,
You might be interested:  Mengapa Dalam Organisasi Harus Ada Hierarki Otoritas Dan Akuntabilitas?

Model rasional menekankan bahwa proses kebijakan merupakan proses yang rasional dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki cara berpikir yang rasional. Menurut model ini, proses kebijakan meliputi tahap-tahapan tertentu dan berjalan seperti sebuah siklus.

  1. Para aktornya dapat secara jelas melihat tujuan dari kebijakan dan cara mencapai tujuan tersebut.
  2. Sejak tahun 1950an, konsep ini telah berkembang dan menghasilkan berbagai variasi, namun memiliki esensi yang sama ( Laswell, H.D., The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis, University of Maryland Press: 1956; Jenkins, W.I., Policy Analysis.

A Political and Organisational Perspective, Martin Robertson: 1978). Apabila dielaborasi, maka proses kebijakan akan dimulai dari adanya masalah yang teridentifikasi masuk ke dalam agenda kebijakan (atau, agenda setting). Kemudian setelah informasi yang diperlukan terkumpul, ditemulan berbagai pilihan dan alternative kebijakan, sehingga dapat disusun sebuah kebijakan (policy formulation).

Mengapa kebijakan publik sangat penting bagi suatu negara?

Oleh : Muhammad Agus Muljanto *) ABSTRAK Kehadiran pemerintahan dalam suatu negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi memerlukan tools efektif berupa kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki peran strategis untuk mengatur hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

  • 1. Pendahuluan

Disadari atau tidak disadari kebijakan publik kehadirannya dibutuhkan dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Semenjak dari keperluan masyarakat akan memiliki akta lahir sampai pencatatan kematian; mulai berkendara di lalu lintas jalan raya hingga kembali lagi di rumah.

Sebagai sarana mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Kebijakan publik sebenarnya ada dan setua adanya negara itu sendiri. Bilamana kebijakan publik telah dirumuskan dengan sebaik-baiknya, maka wajar jika kita berharap hasilnya akan dapat membawa kemaslahatan bagi publik sebagaimana tujuannya.

You might be interested:  Mengapa Filsafat Ilmu Menjadi Landasan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan?

Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan publik bagi masyarakat dalam suatu negara. Secara umum kebijakan publik dimengerti sebagai bagian upaya atau tindakan pemerintah berupa pengaturan/keputusan yang dibuat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya.

  • Dalam tataran praktek, kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berisikan langkah-langkah pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah atau birokrasi. II.
  • Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan publik atau public policy memiliki beragam arti dan makna.

Menurut Thomas R. Dye (1992) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah sebagai berikut: ? Public policy is whatever governments choose to do or not to do ? (Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Sedangkan menurut James E. Anderson (1970): ? Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials ? (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Kartasasmita, kebijakan publik adalah merupakan upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, apa penyebabnya dan apa pengaruhnya.

Sedangkan menurut Anderson: Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah. Menurut Chief J.O. Udoji: ? Public policy is an sanctioned couse of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large ” (Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Releated

Mengapa Manusia Dilarang Durhaka Kepada Orang Tua?

Alasan kenapa durhaka kepada orang tua dilarang dalam agama islam adalah karena orang tua merupakan orang yang sangat berjasa bagi kita. Ibu yang melahirkan dan merawat kita dari kecil dan ayah yang merawat serta memberi nafkah buat kita. Tidak logis dan tidak baik bagi seseorang jika tidak membalas jasa kedua orang tua atau bahkan membantah […]

Mengapa Pembukaan Uud 1945 Dan Batang Tubuh Bersifat Kausal Organis?

Hubungan Kausal Organis Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 – Pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan yang diwujudkan dalam pasal-pasal dalam UUD. Dengan kata lain, suasana kebatinan UUD 1945 dijiwai dan bersumber dari dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Hubungan langsung antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuhnya bersifat kausal organis karena isi dalam pembukaan dijabarkan […]

Adblock
detector