Mengapa Perlindungan Hukum Mutlak Harus Dilakukan Dalam Sebuah Negara Demokrasi?

Mengapa Perlindungan Hukum Mutlak Harus Dilakukan Dalam Sebuah Negara Demokrasi
Alasan mengapa perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga KEADILAN bisa tercapai. Baca lebih lanjut mengenai keadilan di sini brainly.co.id/tugas/2191604 » Pembahasan Perlindungan hukum dan penegakan hukum bagaikan sekeping uang logam yang tak bisa dipisahkan karena saling bersisian.

  1. Penegakan hukum tak akan terjadi apabila tidak dibarengi dengan perlindungan hukum, demikian sebaliknya.
  2. Cermati lebih dalam lagi mengenai pengertian perlindungan hukum brainly.co.id/tugas/8530941 Dalam negara demokrasi yang riuh di mana semua orang memiliki hak yang sama, diperlukan perlindungan dan penegakan hukum yang mutlak agar hak masyarakat bisa terjamin dan diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban.

Hukum sendiri di sini berfungsi sebagai norma yang sifatnya memaksa agar pemenuhan hak dan kewajiban seimbang sehingga kehidupan yang adil dan sejahtera bisa diraih. Pelajari lebih lanjut tentang pengertian negara demokrasi brainly.co.id/tugas/854935 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » Detil Jawaban Kode : – Kelas : SMA Mapel : PPKN Bab : Demokrasi Kata Kunci : Perlindungan, Penegakan, Keadilan, Hukum

Mengapa perlindungan hukum mutlak harus ada dalam negara demokrasi?

RINGTIMES BALI – Halo teman pelajar, kali ini kita akan bahas latihan aoal PPKN kelas 12 SMA / SMK, Khususnya tentang pembahasan latihan soal mengenai perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi, Sebagaimana dilansir dari Buku Elektronik PPKN Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018.

Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 6 Halaman 98, 99, 100 Pembelajaran 5, Pengaruh Komputer Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi ? Pembahasan: Perlindungan dan penegakan hukum harus mutlak dilakukan dalam sebuah negara demokrasi karena setiap negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dari berbagai macam rasa dan perilaku tidak adil, tidak nyaman dan penyimpangan hukum lainnya.

Negara juga mempunyai kekuasaan untuk mendorong seluruh warga negaranya dalam melaksanakan semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, sebuah negara demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan penegakan hukum maka dapat menegakkan supremasi hukum, menegakkan keadilan dan juga mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

Mengapa perlu adanya penegakan hukum di negara demokrasi seperti Indonesia?

19 Okt 2017 07:10:09 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KY Hukum Komisi Yudisial RI Penghubung Sosialisasi | Dibaca: 258072 kali Semarang (Komisi Yudisial) – Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

  • Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.
  • Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus di hadapan para peserta Lokakarya Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH di Semarang, Rabu (18/10).

Jaja menjelaskan lebih lanjut lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan. “Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara top down, dari penegak hukum kepada masyarakat,” urai Jaja.

  1. Dalam penegakan hukum, Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga hasil bentukan reformasi memainkan peranan penting.
  2. Sebagai penegak etika bagi para hakim, KY berfungsi sebagai checks and balances kekuasaan kehakiman dan untuk menghindari terjadinya “abuse of power”.
  3. Selain itu, lanjut Jaja, KY juga berfungsi sebagai katalisator, yaitu mendekatkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan melalui peradilan bersih, transparan, independen dan berkeadilan.
You might be interested:  Mengapa Pasar Persaingan Sempurna Merupakan Struktur Pasar Yang Ideal?

“KY juga berfungsi sebagai penegak etik, yaitu menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan mengembangkan kode etik bagi penyelenggara negara,” pungkas Jaja. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KMS Abdul Roni menjelaskan tentang laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

Menurutnya, antusias masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim semakin meningkat. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya laporan pengaduan masyarakat kepada KY setiap.tahunnya. Namun, dari banyak laporan tersebut tidak semuanya dapat ditindaklanjuti. Menurut KMS A. Rony, penyebab laporan tidak dapat ditindaklanjuti kerena rendahnya kualitas laporan tersebut.

Tidak semua masyarakat telah mengetahui siapa saja yang dapat dilaporkan ke KY. “Untuk meningkatkan kualitas laporan masyarakat tersebut, maka KY mengadakan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH”, jelasnya.

Mengapa perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting?

Perlindungan dan penegakkan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal- hal berikut ini: a. Tegaknya supremasi hukum Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan.

Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud mutlak apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan?

Jawaban : – Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Perlindungan hukum dapat terlaksana jika hukum yang mengaturnya bekerja dengan baik. Sebaliknya, jika hukum tidak terlaksana, maka perlindungan hukum juga tidak akan terlaksana.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur unsur apa saja sebutkan?

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur – unsur sebagai berikut : Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. Jaminan kepastian hukum. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

Siapa yang terlibat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia?

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelanan kepada masyarakat.

Bagaimana hubungan antara negara hukum dengan demokrasi?

Demokrasi dan Negara Hukum adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara kita yakni Negara Indonesia. Dua konsep tersebut saling berkaitan dan tidak bisa saling dipisahkan. Konsep Demokrasi tidak terlepas dari nama yakni “Negara” karena tempat demokrasi itu sendiri adalah suatu negara.

Sedangkan Negara adalah menciptkan suatu hukum yang dipimpin oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan yang ada di suatu negara agar menjaga ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Demokrasi dan Negara Hukum adalah konsepsi yang saling berkaitan karena suatu negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum, Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti memerintah atau pemerintahan.

Demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Hukum adalah penggabungan 2 kata yang keduanya memiliki arti atau makna yang berbeda, berbicara tentang Negara yang saya tau Negara adalah yang mempunyai unsur adalah wilayah atau tempat yang mempunyai rakyat dan pemerintah yang berdaulatan.

Prinsip demokrasi adalah bisa menjamin peran rakyat untuk menentukan pilihannya dan proses pengambilan keputusan, supaya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat bisa ditegakkan dan benar-benar mencerminkan keadilan untuk masyarakat yang menjadi salah satu tujuan negara. Demokrasi dikenal dengan beberapa istilah yakni demokrasi pancasila, demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi nasional dan sebagainya.

Yang tepat adalah demokrasi berdasarkan pada sistem hukum yang ada. Jadi, demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional. Dalam suatu Demokrasi partisipasi rakyatlah yang merupakan pokok dari sistem demokrasi ini, Akan tetapi, demokrasi tanpa peraturan Hukum dalam suatu negara tidak akan berjalan stabil dan akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa sistem demokrasi akan kehilangan arti atau makna.

Jika kita bicara tentang apakah Indonesia benar-benar negara hukum atau bukan ? Melihat banyak sekali penjahat yang sekarang bisa membeli hukum dengan uang ? Jika menjawab hal seperti itu, menurut saya Indonesia jelas adalah Negara Hukum, tetapi yang tepat adalah banyak oknum-oknum di dalamnya mencoba menegasikan hukum dan mengganti dengan supremasi politik kekuasaan dan inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama.

You might be interested:  Mengapa Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Sangat Penting Dipertahankan?

Menurut saya, sebenarnya hukum yang ada di negara tercinta kita ini sudah bagus hanya ada orang-orang tertentu di dalamnya yang tidak bagus jadi membuat hukum di negara kita ini seolah kurang bagus. Negara Hukum yang demokrastis adalah hukum yang dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Apa fungsi hukum dalam sebuah negara demokrasi?

Jawaban. mengatur jalannya sistem demokrasi agar berjalan sesuai dengan harapan negara.

Bagaimana konsep negara hukum dalam pengembangan demokrasi di Indonesia?

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, mengandung arti bahwa demokrasi di Indonesia diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan subtansi hukum itu sendiri dibuat dan ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat dibutuhkan oleh warga negara brainly?

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilaksanakan di negara kita untuk:

Menciptakan ketertiban dan keamananMencegah terjadinya tindak kejahatanMelindungi hak-hak asasi warga negaraMemberikan keadilan bagi warga negara

Pembahasan : Hak-hak dasar sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah kesetaraan di mata hukum. Hal ini dijamin pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sehingga, setiap warga negara mendapat perlindungan hukum dan diperlakukan sama bila melakukan pelanggaran hukum.

  • Hal ini untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, sehingga warga negara dapat hidup tenang, terlindungi kehidupannya dan tidak takut akan keselamatannya.
  • Penegakan hukum juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan, dan kerusuhan.
  • Perlindungan dan penegakan hukum juga diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak dia lahir, dan hak ini dijamin oleh hukum. Misalnya adalah kebebasan beragama dan beribadah seperti kepercayaannya, yang dijamin sama di mata hukum, tanpa memandang apa agama yang dianut.

Mengapa dalam hubungan hukum diperlukan perlindungan hukum?

Agar setiap warga indonesia dapat merasa adil. jika tidak ada hukum maka kasus2 kriminal akan semakin marak di indonesia. juga kasus korupsi akan pula semakin marak di indonesia karena tidak ada hukum dan pengadilan. hukum juga berfungsi melindungi rakyat indonesia dari bahaya kasus kejahatan. semoga membantu.

Bagaimana upaya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia?

Jawaban: Peningkatan Kualitas Seleksi Aparat Penegak Hukum. Praktik Penegakan Hukum yang Tidak Memihak. Pemberian bantuan hukum.

Bagaimana cara agar perlindungan hukum dapat terwujud?

Perlindungan hukum dan penegakan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah perlindungan hukum dapat terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum jelaskan?

Mengapa Perlindungan Hukum Tidak Akan Terwujud Apabila Penegakan Hukum Tidak Dilaksanakan? – Menurut Tasum dan Rani Apriani (2019) dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan.

Sebab, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud jika undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan.

Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta dilaksanakan. Pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum dapat mewujudkan beberapa hal, antara lain adalah: 1.Tegaknya Supremasi Hukum Supremasi hukum mengandung makna bahwa hukum memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam kehidupan.

  1. Dengan kata lain, seluruh tindakan warga negara atau pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku.
  2. Supremasi hukum tidak akan bisa ditegakkan apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan masyarakat atau aparat hukum.
  3. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan untuk setiap warga negara.

Perwujudan keadilan tersebut memampukan setiap warga negara untuk menikmati hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing.3. Mewujudkan Perdamaian dalam Kehidupan Masyarakat Setiap orang mendambakan kehidupan yang damai. Kedamaian ini akan terwujud jika setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan.

You might be interested:  Mengapa Ibnu Hajar Bergabung Dengan Di Atau Tii?

Seperti apakah wujud adanya suatu perlindungan dan penegakan hukum?

‘Terdapat tiga wujud perlindungan dan penegakan hukum, yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.’ Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara yang sudah ditetapkan.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum?

Mengapa Perlindungan Hukum Mutlak Harus Dilakukan Dalam Sebuah Negara Demokrasi Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. (Foto: Freepik) JAKARTA – Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan negara. Ini juga merupakan sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat agar mengetahui proses hukum di Indonesia.

  • Mengutip dari modul PPKN untuk Kelas XII, Kemendikbud, dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban di masyarakat.
  • Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Bagaimana kelangsungan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Simak pembahasan berikut. Baca juga: Catatan 2020, Hamdan Zoelva: Penegakan Hukum Memperlihatkan “Wajah Keras dan Memaksa” Baca juga: Presiden Jokowi Minta Penegakan Hukum Jangan Menimbulkan Ketakutan Konsep negara hukum bukan hanya Indonesia yang menganutnya, melainkan juga Inggris, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya.

Konsep ini sudah dibahas sejak masa pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. Ciri negara hukum menurut Aliran Anglo Saxon memiliki tiga ciri yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya.” Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan.

Sebutkan apa saja yang termasuk lembaga penegak hukum?

APA Citation Rachmad Maulana Firmansyah; et.al. Kajian Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia,2012 Cite This Tampung Export Record

Judul Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
Pengarang Rachmad Maulana Firmansyah et.al.
Penerbitan Jakarta Konrad Adenauer Stiftung 2012
Deskripsi Fisik 129 hlm.; 21,5 cm21,5 cm
ISBN 9786029766165
Subjek Law reform-Indonesia Law enforcement-Indonesia
Abstrak Saat ini masyarakat dapat mengamati berbagai permasalahan terkait lembaga penegak hukum. Permasalahan itu menunjukkan masih adanya ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam pengaturan kelembagaaan di tingkat peraturan perundang-undangan. Mencermati kondisi ini, PSHK dan KAS melakukan kajian mengenai kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan terhadap pengaturan dan pemetaan atas lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia ini diawali dengan mendefinisikan lembaga penegak hukum dan menjelaskan ruang lingkup kajian. Hal itu dilakukan untuk menjelaskan lembaga-lembaga yang termasuk lembaga penegak hukum dalam kajian ini. Maka itu, diulaslah lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan peradilan khusus, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Nasional Narkotika. Selain itu ada juga penjabaran tentang analisis kelembagaan dan hubungannya dengan sistem ketatanegaraan.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

ul> Eksemplar Konten Digital MARC Unduh Katalog

No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000022785 340.309598/FIR/k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 – Mahkamah Konstitusi RI Tersedia pesan

table>

Tag Ind1 Ind2 Isi 001 INLIS000000000008967 005 20200508204610 008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 020 $a 9786029766165 035 0010-0520008967 041 $a ind 082 0 $a 340.309598 084 $a 340.309598/FIR/k 100 0 $a Rachmad Maulana Firmansyah 245 0 0 $a Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia 260 $a Jakarta $b Konrad Adenauer Stiftung $c 2012 300 $a 129 hlm.; 21,5 cm$c 21,5 cm 520 $a Saat ini masyarakat dapat mengamati berbagai permasalahan terkait lembaga penegak hukum.

Lembaga lembaga apa saja yang berperan sebagai penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian?

Selain itu, mengutip artikel DPR Setujui Perubahan Anggaran Penegak Hukum, disebutkan contoh lembaga penegak hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Releated

Mengapa Manusia Dilarang Durhaka Kepada Orang Tua?

Alasan kenapa durhaka kepada orang tua dilarang dalam agama islam adalah karena orang tua merupakan orang yang sangat berjasa bagi kita. Ibu yang melahirkan dan merawat kita dari kecil dan ayah yang merawat serta memberi nafkah buat kita. Tidak logis dan tidak baik bagi seseorang jika tidak membalas jasa kedua orang tua atau bahkan membantah […]

Mengapa Pembukaan Uud 1945 Dan Batang Tubuh Bersifat Kausal Organis?

Hubungan Kausal Organis Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 – Pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan yang diwujudkan dalam pasal-pasal dalam UUD. Dengan kata lain, suasana kebatinan UUD 1945 dijiwai dan bersumber dari dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Hubungan langsung antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuhnya bersifat kausal organis karena isi dalam pembukaan dijabarkan […]

Adblock
detector